Martabat.WahanaNews.co | Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Satgas Nusantara dibentuk untuk mencegah polarisasi dan memberantas hoaks terkait Pemilu 2024.
Mabes Polri bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus bernama Satgas Nusantara untuk pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024.
Baca Juga:
Diserang Berita Hoaks Bertubi-tubi, UNIAS: Fitnah Lebih Kejam dari Membunuh
Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 lalu, ia menilai politik identitas, hoaks, hingga ujaran kebencian menjadi penyebab utama perpecahan di masyarakat.
"Sehingga Polri sudah menyiapkan Satgas Nusantara sebagai bentuk cooling system," ujarnya kepada wartawan, Minggu (19/6).
Satgas Nusantara juga akan melakukan sosialisasi serta peningkatan literasi terkait Pemilu di masyarakat. Selain itu, mereka akan menegur pihak-pihak yang menyebarkan konten-konten bermasalah atau memecah belah masyarakat.
Baca Juga:
Tuding UNIAS Kampus Terburuk, Unimed: Itu Berita Hoax!
Ia melanjutkan, Satgas Nusantara juga akan melakukan penegakan hukum apabila pihak yang memicu polarisasi tak mau berhenti meski diberi peringatan. Meskipun, kata dia, upaya preventif dan humanis tetap lebih diutamakan.
"Diingatkan, sekali dua kali masih melakukan tindakan yang sama, maka upaya penegakan hukum harus dilakukan agar tidak terjadi lagi kegiatan seperti itu," jelasnya.
Dedi menjelaskan Satgas Nusantara tersebut akan diluncurkan bersamaan dengan Operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. Targetnya, Operasi Mantap Brata akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
"Ini masih kita godok terus, berapa kekuatan, kemudian ancaman apa saja yang dimungkinkan akan terjadi, berapa sarana prasarana yang digunakan," jelasnya.
"Insyaallah dalam waktu dekat akan disampaikan bahwa operasi Mantap Brata di seluruh Indonesia," sambungnya.
Sebelumnya, Polri bakal menggelar operasi khusus yang diberi sandi Operasi Mantap Brata untuk pengamanan pemilu dan pilkada 2024 mendatang.
Dedi mengatakan operasi diawali dengan merumuskan pengamanan untuk setiap tahapan pemilu. Ia menyinggung bahwa setiap tahapan akan memiliki potensi gangguan keamanan ketertiban masyarakat yang berbeda-beda.
Oleh karena itu, kata dia, Korps Bhayangkara akan menyiapkan skema pengamanan yang tepat agar proses pemilu serentak dapat berlangsung aman dan demokratis.
Gandeng KPU dan Bawaslu
Mabes Polri juga akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengamankan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024.
"Kita selalu pesankan, kita selalu sosialisasikan yang harus kita jaga adalah persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, hilangkan hal-hal yang sifatnya berdampak pada polarisasi," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit.
Listyo mengingatkan agar masyarakat tetap fokus dalam tujuan utama Pemilu 2024 mendatang, yakni mencari pemimpin negara dengan cara yang baik.
"Karena tujuan kita berpolitik adalah untuk mencari pemimpin nasional tentunya harus dilakukan dengan cara-cara baik-baik, ada program positif hal-hal seperti itu," jelasnya.
Lebih lanjut, Listyo mengatakan sampai saat ini pihaknya juga terus melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait pengamanan penyelenggara pemilu. Mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak Selasa (14/6) lalu.
"Tentunya banyak hal yang saat ini sudah mulai kita kerjakan, termasuk gimana persiapkan personel-personel, persiapan pengamanan untuk memastikan agar proses pemilu berjalan baik," pungkasnya.
Tahapan Pemilu 2024 dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara. Tahapan tersebut telah dimulai dengan Peluncuran Pemilu 2024 di Kantor KPU RI, pada Selasa (14/6) kemarin.
Salah satu tahapan terdekat adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik. Tahapan itu digelar pada 29 Juli-13 Desember 2022.
Kemudian, tahapan Pilpres dimulai 19 Oktober 2023 dengan pendaftaran pasangan calon. Masa kampanye akan berjalan selama 75 hari. Adapun pemungutan suara jatuh pada 14 Februari 2024. [tum]
