Jurnalmaritim.id | Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah memperkenalkan program ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke Sekretaris Jenderal IORA Duta Besar Salman Al-Farisi dan negara-negara yang tergabung dalam forum IORA (Indian Ocean Rim Association).
"Kita punya komitmen untuk menerapkan prinsip blue economy lewat tiga program terobosan. Salah satunya kebijakan penangkapan terukur. Ini yang bisa kita suarakan ke negara-negara IORA," ungkap Menteri Trenggono dalam keterangannya, Senin (4/4/2022).
Baca Juga:
Menteri Trenggono 'Sulap' Kampung Nelayan Modern di Biak Numfor
Menteri Trenggono mengungkapkan, saat ini KKP memiliki tiga program terobosan di bidang perikanan tangkap dan juga budidaya. Meliputi penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap WPPNRI untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP, dan kesejahteraan nelayan.
“Kemudian pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor dengan komoditas unggulan antara lain udang, lobster, kepiting, dan rumput laut. Lalu pembangunan kampung perikanan budidaya sesuai dengan kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga komoditas bernilai ekonomis tinggi dari kepunahan,” bebernya.
CGFM (Core Group on Fisheries Management) bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan dan kerja sama sustainable fisheries, serta untuk memastikan perlindungan dan konservasi sumber daya perikanan di kawasan, sebagaimana mandat IORA Jakarta Concord 2017.
Baca Juga:
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pascaproduksi Perikanan Tangkap untuk Kepentingan Nelayan
Aktivitas CGFM sendiri mengacu pada work plan yang merupakan guiding document yang memuat isu-isu yang menjadi kepentingan bersama, serta bidang-bidang yang memerlukan perhatian dan fokus termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, IUU fishing, perubahan iklim, keamanan pangan dan perdagangan.
"Melalui forum ini, saya ingin menerjemahkan mengenai blue economy yang merupakan ekosistem dengan kontribusi yang dilakukan oleh semua pihak. Ada manusia, laut, empowerment. Nah, salah satu implementasinya yang kasat mata itu pembangunan reklamasi. Kalau tidak berizin, saya langsung temui," tegas Menteri Trenggono.
Sementara itu, Dubes Salman menyambut baik program-program yang diusung KKP khususnya yang berkaitan dengan konsep ekonomi biru. Menurutnya, kebijakan tersebut selayaknya ditonjolkan ke negara-negara yang tergabung dalam forum IORA.
"Saya mendapat masukan yang sangat konkret. Pas sekali kebijakannya, bisa masuk dalam program IORA. Kita juga bisa mengajak beberapa mitra termasuk kementerian lainnya untuk komitmen dan mendukung perihal isu kelautan," ujar Dubes Salman.
Sebagai informasi, IORA merupakan organisasi inter-governmental lingkup Samudera Hindia yang berdiri pada tanggal 7 Maret 1997 dan beranggotakan 23 negara yakni Australia, Banglades, Komoro, Prancis, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Maladewa, Mauritius, Mozambik, Oman, Seychelles, Singapura, Somalia, Afrika Selatan, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Uni Emirat Arab and Yaman. Mitra dialog IORA meliputi Tiongkok, Mesir, Jerman, Italia, Jepang, Turki, Korea Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat. [jat]
