Kritikan ini datang dari para anggota Komisi XI DPR RI yang mempertanyakan janji pemerintah yang ingkar. Kritikan pertama datang dari Wakil Ketua Komisi XI Dolfie yang meminta pemerintah mempertanggung jawabkan janjinya terkait pembangunan kereta cepat.
Kritikan yang sama juga datang dari anggota komisi XI Fraksi PKB dan Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam yang juga mempertanyakan mengenai janji yang disampaikan Presiden. Dimana dari pernyataannya saat itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat tidak akan menggunakan APBN tapi murni bisnis to bisnis antara BUMN dan swasta.
Baca Juga:
Kelalaian K3 Diduga Jadi Penyebab Kecelakaan Kereta Cepat di Bandung Barat
Lanjut Ecky, janji lain yang disampaikan pemerintah dalam pembangunan KCI adalah tidak akan ada jaminan dari negara. Kemudian ada juga pernyataan yang menegaskan bahwa pemerintah tidak mau didikte oleh negara manapun dalam pembangunan proyek tersebut.
"Banyak lagi janji pemerintah yang disampaikan ketika mau membangun kereta cepat sehingga dibentuklah Perpres 107/2015 dan ternyata dalam Perpres terbaru yakni nomor 93 tahun 2021, membalikkan semua apa yang dijanjikan pemerintah. KCIC dibiayai oleh BUMN dan dijamin oleh pemerintah. Ini yang ingin saya pertanyakan," ujar Ecky dalam Ruang Rapat Komisi XI, Senin (8/11/2021).
Kritikan lainnya datang dari anggota Komisi XI Fraksi Demokrat Didi Irawadi. Bahkan Didi meminta pemerintah segera menugaskan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit kinerja pembangunan KCIC sehingga membutuhkan dana pemerintah dan melanggar janji yang dibuat.
Baca Juga:
Soal Kecelakaan di Proyek Kereta Cepat, KNKT Akan Periksa Sejumlah Pekerja
"Kami minta BPK audit ini, sehingga nggak ada kecurigan masyarakat tentang ini. Jadi Menkeu segara minta BPK audit soal kereta api cepat," kata dia.
Selanjutnya, kritikan juga datang dari Wakil Ketua Komisi XI Fraksi PPP Amir Uskara yang mempertanyakan apa urgensi dari proyek ini sehingga pemerintah harus menyuntik dana untuk pembangunannya.
Padahal ia menilai proyek ini tidak akan menguntungkan. Sebab, masyarakat akan lebih memilih menggunakan jalur darat mobil untuk menuju Bandung dengan fasilitas tol yang ada.
