"Ini yang sedang kami proses bersama mereka (Kementerian PUPR), artinya tentu ada penelaahan dan sebagainya. Ini tentunya sekali lagi untuk kegiatan membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP)," kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam media briefing secara virtual, Kamis (4/8/2022).
Isa menjelaskan bahwa tahun ini baru Kementerian PUPR yang aktif membutuhkan anggaran untuk pembangunan IKN. "Beberapa yang lain kelihatannya baru akan mulai 2023," tambahnya. [JP]
