Menurut Muhaimin penyelenggaraan pemilu selama ini selalu memunculkan stagnasi, yakni pembekuan agresifitas ekonomi, uncertainly economy, dan eksploitasi ancaman konflik.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mendukung ide menunda pemilu 2024.
Baca Juga:
20 Oktober 2024: Melihat Nasib Konsumen Pasca Pemerintahan 'Man Of Contradictions'
"PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur," kata Zulkifli.
"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi Partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," kata Airlangga.
Sementara Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai aagasan untuk menunda pemilu bisa memunculkan kegaduhan yang tidak penting.
Baca Juga:
HUT ke-79 TNI, Ini Pesan Presiden Jokowi ke Prajurit Indonesia
Herzaky mengingatkan pelaksanaan pemilu sudah diatur konstitusi yaitu tiap lima tahun sekali.
Pemerintah, DPR, dan KPU juga sudah menyetujui pemilu legislatif diselenggarakan pada 27 November 2024 dan pemilu presiden pada 14 Februari 2024.
"Jangan kemudian malah membuat gaduh dengan usul-usul yang tidak perlu, apalagi melanggar Konstitusi. Usulan menunda pemilu satu dua tahun ini kan membuat gaduh saja. Jadi ramai. Lalu, energi kita kembali habis buat perdebatan tidak perlu. Bukan fokus ke pemulihan ekonomi," kata Herzaky, Kamis (24/2/2022).
