Oleh karena itu, Jokowi memilih memutuskan pemindaahan IKN. Sebab, jika berbagai kajian itu tidak dieksekusi, pemindahan IKN tak akan pernah terwujud.
"Memang butuh keberanian, ada risikonya dari situ, tetapi kami tahu kami ingin pemerataan bukan Jawasentris, tetapi Indonesiasentris," jelas dia.
Baca Juga:
Jokowi Siap Pindah ke IKN Bulan Depan, Usai Rampungnya Bandara
Eks Wali Kota Surakarta itu menyatakan Indonesia memiliki 17 ribu pulau, tetapi 58 persen produk domestik bruto (PDB) nasional berada di Jawa.
Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki misi pemerataan ekonomi.
"Bukan sekadar memindahkan gedung dari Jakarta, bukan itu, visi besarnya bukan di situ. Magnetnya tidak hanya Jakarta, ada Nusantara, magnetnya ada dua, bisa ke sana, bisa ke sini, artinya perputaran ekonomi tidak hanya di Jawa," jelas dia.
Baca Juga:
Keandalan Listrik PLN pada Perayaan HUT ke-79 RI di IKN Diapresiasi Berbagai Kalangan
Selain itu, Jokowi juga menjelaskan 56 persen populasi Indonesia berada di Jawa.Pemerintah pun harus memikirkan upaya mencegah populasi tidak menumpuk di satu wilayah.
"Itu juga sudah secara politik ketatanegaraan sudah disetujui delapan fraksi dari sembilan fraksi di DPR," tambahnya.
Di IKN Nusantara, kata Jokowi, 70 persen areanya merupakan kawasan hijau. Selain itu, sebagian besar atau 80 persen publik di IKN akan menggunakan transportasi publik.
