UMKM.WahanaNews.co | Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan cukup besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya yang mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha.
Sementara kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mencapai 60,5% dan terhadap penyerapan tenaga sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional.
Baca Juga:
DPW IKM Jakarta Dukung Pasangan Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024
Untuk itu, pemerintah masih akan menggelontorkan bantuan senilai Rp 45,8 triliun di tahun depan untuk mendukung UMKM menghadapi berbagai gejolak di tahun depan. Anggaran yang disiapkan ini meningkat jika dibandingkan dengan anggaran pada tahun ini yang hanya Rp 30,7 triliun.
"APBN terus berupaya untuk mendukung UMKM dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi yang sedang terjadi," dikutip dari instagram @ditjenanggaran, Minggu (4/12).
Adapun penggunaan anggaran TA 2023 tersebut ditujukan untuk pembangunan 8 sentra IKM dan 13 Pusat Layanan Usaha Terpadau (PLUT) UMKM. Sementara digunakan juga untuk revitalisais 60 sentra IKM, serta penyaluran dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKM) di 68 daerah dan dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil (PK2UMK) bagi 46,9 ribu peserta.
Baca Juga:
Kemendag Dorong Peningkatan Daya Saing Produk Kosmetik Dalam Negeri
Selain itu, kebijakan dukungan UMKM pada 2023 meliputi pendataan lengkap koperasi dan UMKM, Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM tahun 2023, hingga mendukung terwujudnya Koperasi Modern melalui korporatisasi petani dan nelayan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyanin Indrawati mengatakan, pemerintah akan menggunakan seluruh instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk instrumen dari pembiayaan dan investasi untuk terus mendukung perempuan-perempuan dan UMKM di Indonesia.
"Mayoritas perempuan di Indonesia yang menjadi pelaku usaha ini karena tidak mendapatkan akses dari sisi kesempatan kerja secara formal," ujar Sri Mulyani, Rabu (26/10).
