UMKM.WahanaNews.co | Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki, mengungkapkan penyelenggaraan Showcase dan Business Matching II belanja barang atau jasa pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri (PDN), diharapkan bisa mempercepat realisasi pengadaan barang dan jasa.
Business Matching dianggap penting, karena bisa mencairkan beberapa kendala yang menyebabkan produk dalam negeri belum mendapat pasar dari anggaran kementerian atau lembaga, BUMN dan pemerintah daerah.
Baca Juga:
Pusat Data Nasional Rentan Diretas, Jokowi Minta Direkam Cadang
Teten berharap, pemerintah juga bisa mendorong penyedia UMKM dan koperasi agar produknya masuk ke e-katalog sektoral dan katalog lokal, dengan target minimum 1.000 pelaku usaha per kabupaten atau kota. Hal itu sesuai dengan kebutuhan daerah.
"Memastikan satu juta produk UMKM masuk e-katalog pada tahun ini juga. Hal itu sejalan dengan penguatan Inpres Nomor 2 tahun 2022," kata Teten.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menginstruksikan seluruh kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk menghentikan pembelian barang impor dan mengoptimalisasi PDN.
Baca Juga:
Soal Peretasan PDN, Pj Wali Kota Pastikan Data Warga Kota Bekasi Aman
Kepercayaan pemerintah dan BUMN terhadap produk-produk dalam negeri akan mendorong kepercayaan dunia usaha, yang potensi permintaannya jauh lebih tinggi.
"Target selanjutnya adalah on-boarding produk UMKM dalam e-katalog. Kebijakan itu didukung dengan program pendampingan SDM, dukungan pembiayaan, sertifikasi kemitraan dan lainnya yang mendukung ekosistem yang kondusif bagi UMKM," terang Teten.
Sebagai informasi, target pembelian bagi UMKM dan koperasi adalah lebih dari Rp 400 triliun pada 2022.
"Saat ini pengadaan umum barang dan jasa RUP tagging PDN mencapai Rp 483,2 triliun. Namun realisasi baru mencapai Rp 96,2 triliun," ujar Teten.
Dalam acara Showcase dan Business Matching II di Jakarta Convention Center pada 25-26 April 2022 lalu juga menampilkan pameran yang terdiri dari produk alat kesehatan, alat pertanian, alat berat, jasa teknik, teknologi informasi dan ekonomi kreatif.
Pemerintah juga perlu melakukan pembinaan, terhadap ekosistem penyedia dengan menerapkan good governance dan menyusun road map substitusi impor-nya.
"Seperti contoh di Kemenkes. Itu hanya contoh saja, memberi pendampingan kepada produsen alat kesehatan (alkes), agar memenuhi standar dan asosiasi membuat road map subsitusi impor produk alkesnya," kata Teten.
Kemudian, Kementerian PUPR juga melakukan konsep temu bisnis untuk proyek-proyek besar yaitu kontrak komitmen pemenang tender dalam menggunakan produk dalam negeri UMKM dan koperasi dengan pelaksanaan yang transparan.
Sebelumnya, Business Matching I yang digelar di Nusa Dua Bali pada 22-24 Maret 2022 lalu, telah menghasilkan komitmen pemerintah untuk belanja PDN mencapai Rp 214,1 triliun.[zbr]
