UMKM.WahanaNews.co | Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meminta investor yang ingin menanamkan modal di Papua harus berkolaborasi dengan pengusaha lokal serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Papua. Hal ini agar tercipta pertumbuhan baru di daerah.
"Saya prihatin melihat kontraksi pertumbuhan Papua Barat. Hal ini menunjukkan kurangnya investasi masuk ke Papua. Membangun ekonomi wilayah itu seperti kereta api. Perlu lokomotif dan gerbong. Kita harus tarik investor besar dulu sebagai lokomotif, baru tarik pengusaha lokal dan UMKM sebagai gerbongnya," ujar Bahlil dalam siaran pers, Rabu (15/6/2022).
Baca Juga:
DPMPTSP Kota Tangerang: Hong Kong Jadi Negara Terbanyak Investasi Triwulan Ketiga 2024
Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw melaporkan pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada kuartal I tahun 2022 mengalami kontraksi sebesar -1,01%.
Hal tersebut menyebabkan angka pengangguran mengalami kenaikan angka sebesar 5,84% dengan tingkat kemiskinan menempati peringkat 10 dari 34 provinsi di Indonesia.
"Salah satu penyebab kontraksi ini adalah masih banyak pelaku usaha yang belum patuh menjalankan kewajibannya. Mungkin karena belum ada sanksi," jelas Paulus.
Baca Juga:
Paslon Gubernur PDIP Steven Kandouw-Denny Tuejeh Janjikan Program Unggulan Majukan Sulut
Dia meminta arahan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM terkait pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban.
Paulus juga mengharapkan adanya pembangunan energi listrik, transportasi, dan telekomunikasi yang dapat mendorong investasi di Papua Barat serta membangun program-program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga dapat menekan tingkat pengangguran di Papua Barat.
Menindaklanjuti hal tersebut, Bahlil akan melakukan rapat koordinasi antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Papua Barat, dan Bupati/Walikota di Provinsi Papua Barat untuk membahas lebih lanjut perihal pengembangan investasi di Papua Barat.