Wahanatani.com | Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan pemerintah sedang menyiapkan skema kredit usaha rakyat (KUR) dengan anggran sebesar Rp 85 triliun. Bahkan di tahun depan, rencananya KUR bakal ditambah menjadi 100 triliun.
Penambahan itu mempertimbangkan kredit macet KUR yang relatif rendah atau hanya 0,6 persen. Kondisi tersebut, menurut Syahrul, menunjukkan petani telah hebat mengelola dana kredit.
Baca Juga:
Pertanian Modern Ada di Tangan Generasi Muda
"Makanya ke depan, kita mau tambah jadi 100 triliun," ucapnya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 4 Oktober 2022.
Ia mengatakan KUR penting apalagi pertanian merupakan sektor utama. Sektor pertanian, kata dia, perlu tetap berlangsung karena bukan hanya mengangkut soal makanan, tetapi juga kesehatan dan lapangan kerja.
Pertanian itu, tuturnya, menghidupi industri dan memutar ekonomi.
Baca Juga:
Mentan Amran Minta Pegawai Lapor Kalau Temukan Korupsi
"Pertanian itu harus lebih maju dan lebih memandirikan dirinya dan bangsanya. Artinya apa, pertanian itu harus ada yang menanamnya, ada yang mengolahnya dan ada yang memasarkanya," kata dia.
Adapun Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bercerita Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berencana menyerap seluruh hasil panen petani melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Musababnya, Presiden Jokowi ingin para petani tidak dibebani soal harga atau penjualan. Artinya, pemerintah melalui BUMN akan membeli seluruh hasil produksi petani, kemudian menjualnya kepada konsumen.
"Nah, oleh karena itu kemarin saya mengusulkan, kalau bisa subsidi (pangan) Rp 100 triliun per tahun selama tiga tahun," ujarnya di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat pada Ahad, 25 September 2022.
Zulkifli mengklaim sudah berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan lembaga yang berkaitan dengan pangan dalam negeri.
Ia mengatakan jika wacana ini dapat direalisasikan, petani tidak dibebani tugas tambahan yang bukan bidangnya. Harapannya agar petani bisa lebih produktif. Sehingga, dukungan pada petani pun dapat fokus terhadap teknologi dan pasar.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai usulan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan soal subsidi pangan Rp 100 triliun untuk menyerap hasil panen petani sudah tepat.
"Pada dasarnya subsidi pangan ini memang dibutuhkan terutama untuk petani. Petani mesti diberikan insentif yang besar untuk terus mendorong mereka berproduksi," ujarnya.
Alasannya, menurut Faisal, pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar, sehingga pemerintah harus betul-betul menjaminnya. Kunci utamanya, kata dia, adalah meningkatkan kesejahteraan petani.
"Tapi masalahnya, ini semestinya dibuat satu sistem yang jelas dan berkesinambungan," ucapnya.
Faisal tak ingin program tersebut sebatas wacana atau bersifat jangka pendek. Subsidi itu, kata dia, sebaiknya tidak hanya diberikan tahun ini atau pada masa jabatan menteri tertentu. [jat]
