WahanaNews-Tani | Guna membiayai berbagai program pertanian, Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta pemerintah daerah lebih mengoptimalkan serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota harus mengubah gaya pembiayaan yang selama ini sangat bergantung kepada anggaran negara dengan cara melibatkan partisipasi perbankan maupun swasta," kata Mentan Syahrul Yasin Limpo di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (11/6/2023).
Baca Juga:
Kementan Paparkan Tata Cara Pendaftaran dan Kriteria Jadi Anggota Brigade Swasembada Pangan
Hal tersebut disampaikan Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam Pekan Nasional Petani dan Nelayan Indonesia (Penas Tani) XVI yang berlangsung 10 hingga 15 Juni 2023 dan dipusatkan di Lanud Sutan Sjahrir Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).
Mentan yang pernah menjabat sebagai bupati dan gubernur tersebut menjelaskan kemampuan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) hanya mampu memutar sembilan hingga 11 persen atau maksimal 20 persen potensi yang ada.
"Oleh sebab itu, harus mulai digulirkan penggunaan dana-dana dari perbankan melalui skema KUR yang ada," ujar dia.
Baca Juga:
Presiden Prabowo Ajak KTT G20 Entaskan Kelaparan, Mentan Amran Gerak Cepat Bentuk Brigade Swasembada Pangan
Ia menyebutkan pada tahun 2022 serapan KUR dari sektor pertanian sebesar Rp113,43 triliun atau setara 126,4 persen dari target serapan sebesar Rp90 triliun dengan 2,7 juta debitur.
Kemudian tahun 2023 target penyerapan KUR sektor pertanian sebesar Rp100 triliun. Hingga 10 Juni 2023 tercatat serapannya sudah mencapai Rp25,12 triliun atau 25,12 persen dengan 532.321 debitur.
"Serapan KUR ini menggembirakan karena sektor pertanian memanfaatkan sumber pembiayaan KUR dengan baik," ujarnya.
Senada dengan itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Ali Jamil mengatakan kementerian tersebut terus berusaha membangun dan memantapkan komitmen bersama antara Perhimpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), bank daerah, BSIP, gubernur dan wali kota di Indonesia untuk penyerapan KUR.
"Setiap gubernur berkomitmen menyerap KUR dan KUA sebesar Rp100 miliar, dan Rp50 miliar bagi bupati/wali kota. Melalui komitmen ini minimal akan terserap KUR dari sektor pertanian sebesar Rp30 triliun," sebut Ali.
Ia mengatakan pada tahun 2023 serapan KUR untuk pembelian 22 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) mencapai Rp9,5 miliar. Alsintan tersebut di antaranya combine harvester dan TR 4 (traktor roda 4).
Combine harvester merupakan alat panen dengan 3 fungsi yaitu sebagai alat panen, alat perontok padi dan sebagai alat pembajak sawah.
[Redaktur: Alpredo]
