WahanaNews-Persona | Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pemerintah akan secepatnya melantik kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Hal ini karena Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang IKN sudah diundangkan pada 15 Februari 2022.
Baca Juga:
Dua Pekan Menjelang Pilkada Jakarta, Pasangan Calon Berebut Dukungan Jokowi-Anies
“Secepatnya, secepatnya,” kata Jokowi seusai menghadiri peresmian Kantor DPP Nasdem di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (22/2/2022).
Mengenai kepastian waktu pelaksanaan pelantikan, Jokowi enggan untuk membeberkannya. Ia hanya mengatakan kemungkinan pelantikan kepala Otorita IKN Nusantara akan dilaksanakan pekan depan.
“Ya mungkin, mungkin ini ya, minggu-minggu depan sudah kita lantik,” ujar Jokowi.
Baca Juga:
Ribuan Warga Hadir, Saat Jokowi Blusukan di Banyumas Dampingi Luthfi
Seperti diketahui, dalam UU Nomor 3 tahun 2022, tertulis kepala dan wakil kepala Otorita IKN ditunjuk dan diangkat presiden paling lambat setelah UU diundangkan. Penunjukan kepala dan wakil kepala Otorita IKN ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan DPR.
Sebelumnya saat memberikan sambutan pada peresmian Nasdem Tower (Kantor DPP Nasdem), Presiden Jokowi mengungkapkan sejumlah alasan pemerintah terkait pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut Presiden Jokowi, ketimpangan di sejumlah bidang kehidupan yang terjadi di Pulau Jawa dan luar Jawa menjadikan pemerintah mengambil langkah tersebut.
"Sekali lagi perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi dan juga keadilan sosial," kata Jokowi.
Presiden menjelaskan bahwa Ibu Kota Nusantara akan menggagas konsep smart forest city di mana 70% dari area IKN akan menjadi area hijau.
Selain itu, pengelolaan transportasi, sistem pengairan, sistem kelistrikan, infrastruktur komunikasi, hingga pelayanan publik juga akan menggunakan teknologi modern.
"Konsep besarnya adalah smart forest city, banyak hijaunya dan banyak hutannya. Semuanya dikelola dengan teknologi modern baik transportasi, baik sistem pengairan, baik sistem kelistrikan, baik infrastruktur komunikasi, baik pelayanan publik," ujar Jokowi. [as/rin]
