Pada TA 2022, Ditjen Cipta Karya juga melaksanakan kegiatan pembangunan MCK di Pondok Pesantren/LPK yang tersebar di 1.381 lokasi melalui pekerjaan bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan air limbah domestik. Saat ini progress fisiknya sudah 17,24% dengan serapan tenaga kerja 3.700 orang.
Kegiatan Padat Karya bidang permukiman selanjutnya pembangunan TPS3R dilaksanakan di 106 lokasi dengan anggaran Rp63,6 miliar untuk menyerap 1.590 tenaga kerja.
Baca Juga:
Tingkatkan Daya Saing, Kementerian PU Gelar Konstruksi Indonesia 2024 di ICE BSD
Saat ini sudah terserap 1.532 tenaga kerja dengan anggaran yang sudah tersalurkan 57.64%. Program PISEW ditargetkan menjangkau 450 lokasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp225 miliar untuk 10.000 tenaga kerja.
Progres fisik saat ini sudah terlaksana 21,15% dengan serapan tenaga kerja sebanyak 3.729 orang. Terakhir program KOTAKU dilaksanakan di 331 lokasi dengan target 6.000 tenaga kerja. Saat ini progresnya sudah menyerap 1.187 tenaga kerja dengan capaian fisik 5,22%.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Diana Kusumastuti mengatakan pada TA 2023, Kementerian PUPR melanjutkan pelaksanaan program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) bidang permukiman dengan rencana anggaran Rp2,11 triliun yang direncanakan dapat menyerap total 62.000 tenaga kerja.
Baca Juga:
Konstruksi Indonesia 2024, Menteri Dody Tekankan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Rinciannya Pamsimas di 1.725 lokasi diharapkan dapat menyerap 17.150 tenaga kerja, Sanimas di 1.156 lokasi (17.790 orang), TPS3R di 106 lokasi (1.590 tenaga kerja), Sanitasi Pendidikan Keagamaan di 1.381 lokasi (5.780 tenaga kerja), PISEW di 450 kecamatan (13.518 tenaga kerja), dan dukungan pengurangan kemiskinan ekstrem di 70 lokasi menyerap 6.095 tenaga kerja.
“Sampai saat ini kami masih melakukan penajaman dan perbaikan sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan IBM TA 2022. Kami sudah melakukan exercise sekaligus akan menunggu arahan Bapak Menteri lebih lanjut terkait dengan infrastruktur berbasis masyarakat di Kementerian PUPR,” kata Diana.
Rapat Dengar Pendapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae. Apresiasi atas pelaksanaan program PKT Kementerian PUPR disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmor karena telah mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, khususnya di wilayah Madura. [JP]
