WahanaInfrastruktur.com | Dalam mempercepat pembangunan infrastruktur digital Indonesia termasuk di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dan Perbatasan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mempersiapkan cadangan satelit Satria-1.
Saat ini proses perakitannya satelit Satria-1 oleh Thales Alenia Space mencapai hampir 70%. Satelit tersebut dijadwalkan meluncur pertengahan 2023 dan dapat beroperasi pada November di tahun yang sama.
Baca Juga:
Bupati Tapteng Dorong Kolaborasi Media dan Swasta untuk Majukan Daerah
"Saat ini percepatan infrastruktur digital menjadi fondasi utama untuk menghadirkan layanan digital dan mendukung transformasi digital sesuai program yang dicanangkan pemerintah pusat. Di tahun in, kita tentu berharap seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sudah di-cover oleh BTS," ujar Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Latif, di Jakarta, Jumat (11/3/2022).
Satelit Satria-1 dirancang untuk memuat kapasitas 150 Gbps guna mendukung penyebaran akses layanan internet di 150 ribu titik lokasi layanan publik. Sementara itu, satelit Satria-1 yang dinilai baru, rumit dan kompleks ini memungkinkan terjadi risiko, baik anomali saat peluncuran atau ketika beroperasi. Untuk itu, sebagai bentuk mitigasi, Kominfo melakukan tender Hot Backup Satellite (HBS).
Kominfo telah mengumumkan pemenang tender proyek HBS ini, yaitu Kemitraan Nusantara Jaya yang terdiri dari PT Satelit Nusantara Lima, PT DSST Mas Gemilang, PT Pasifik Satelit Nusantara, dan PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera.
Baca Juga:
Revolusi Pendidikan di Tapanuli Tengah: Komitmen Bupati Masinton Pasaribu
Selain fungsi utamanya sebagai cadangan satelit Satria-1, Anang mengatakan, penyediaan HBS bertujuan untuk menambah kecepatan internet sekaligus meningkatkan user experience dari masing-masing pengguna layanan ini.
"Proyek Penyediaan HBS ini, nantinya akan memiliki kapasitas 80 Gbps yang menggunakan teknologi High Throughput Satellite (HTS) dengan frekuensi Ka-Band," tandasnya.
Keberadaan HBS diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ekonomi digital Indonesia. Potensi penerima manfaat dari Proyek HBS ini antara lain Kementerian Pendidikan, untuk mendukung penyediaan layanan internet cepat di 93.400 titik sekolah SD, SMP, SMA, SMK, Madrasah, dan Pesantren.
