WahanaInfrastruktur.com | Pemerintah butuh biaya sekitar Rp 500 triliun untuk membangun Ibu Kota Nusantara (IKN). Swasta diajak 'patungan' di proyek tersebut.
Patungan yang dimaksud adalah swasta diberi kesempatan untuk berinvestasi di mega proyek tersebut. Pasalnya nilai proyek yang ratusan triliun rupiah tersebut hanya 20% bisa ditutupi oleh duit negara.
Baca Juga:
Bertemu para Gubernur, Presiden Jokowi: Tekankan Pentingnya Keselarasan Program Daerah dengan Kebijakan Pusat
"Kesempatan untuk berinvestasi di IKN terbuka bagi semua pihak, dari berbagai skala usaha, sepanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga sejalan dengan konsep pembangunan IKN sampai tahun 2045 yang akan mengoptimalkan pembiayaan yang bersumber dari non-APBN," kata Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi, Tim Transisi IKN Sidik Pramono dalam keterangan tertulis, Rabu (24/8/2022).
Menurutnya, Pemerintah lintas-Kementerian/Lembaga sedang menyiapkan berbagai skema dan insentif untuk investasi di IKN. Rancangan peraturannya diharapkan dapat disahkan dalam waktu dekat ini.
"Otorita IKN mengapresiasi semua pihak, termasuk atas kesiapan Kadin Indonesia, untuk membantu pemerintah dalam menggaet investor, termasuk investor dari dalam negeri," ujarnya.
Baca Juga:
Jokowi Dorong Kepala Daerah Fokus pada Investasi dan Inflasi
Harapannya, kata Sidik, tahun 2024 investor dalam negeri dapat terlibat dalam pembangunan rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jasa, mixed use, komersial niaga, ataupun fasilitas hunian.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah negara disebut tertarik berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan beberapa alasan mengapa IKN begitu menarik bagi investor.
"Yang pertama ini kan kawasan IKN yang betul-betul didesain ramah lingkungan dan high-technology, ini kawasan baru. Yang kedua tanahnya murah," kata Bahlil di gedung Kementerian Investasi, Rabu (20/7/2022).
