WahanaInfrastruktur.com | Dalam rangka meninjau Proyek Jalan Akses Tol Makassar New Port Tahap (MNP) I & II, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan Kerja Spesifik ke Makassar, Sulawesi Selatan Kamis (31/3/20200).
Nantinya, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas Pelabuhan MNP dengan jalan tol eksisting.
Baca Juga:
Tingkatkan Daya Saing, Kementerian PU Gelar Konstruksi Indonesia 2024 di ICE BSD
“Pada kesempatan kunjungan kerja kali ini kami ingin menyampaikan beberapa aspek pengawasan yang perlu menjadi perhatian para mitra kerja Komisi V antara lain memperhatikan kualitas infrastruktur sesuai dengan standard yang telah di persyaratkan, memperhatikan resiko keselamatan kerja, proses konstruksi berjalan sesuai target, menjaga kualitas lingkungan sekitar termasuk penanganan dampak sosial terhadap pelaksanaan proyek dan sejauh apa proses pembebasan lahan,” ujar pimpinan Komisi V Andi saat membuka acara Kunker di Kantor Pelindo, Makassar.
Andi menambahkan jalan akses Makassar New Port diharapkan dapat memperlancar jalur ekspor impor, juga dapat memicu pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar, sehingga dapat membuka peluang usaha yang baru dan lapangan kerja baru.
Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady juga menambahkan tentang masalah pembebasan lahan bahwa masih ada 142 lahan yang belum dapat hak ganti dari total 2,74 H.
Baca Juga:
Konstruksi Indonesia 2024, Menteri Dody Tekankan Penggunaan Produk Dalam Negeri
“Hal ini yang kemudian menjadi kendala sehingga target pengerjaan menjadi tertunda, saya berharap agar dapat diselesaikan ganti rugi lahan tersebut tanpa melanggar ketentuan yang ada,” ujarnya.
Sementara itu Direktur jalan bebas hambatan Ditjen Bina Marga Budi Harimawan Semihardjo menjelaskan pembangunan jalan tol sepanjang 3,2km dengan nilai investasi 705 Milliar diharapkan selesai pada Mei 2023 dan segera dioperasikan tahap I dan II.
“Dalam pengerjaan proyek kita selalu diharapkan zero accident, mengutamakan mutu dan kualitas serta menjaga lingkungan di area sekitar proyek demi memberi kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat,” ujar Budi.
Selanjutnya Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Triono Junoasmono menambahkan tentang masalah pembebasan lahan Kementerian PUPR bekerjasama dengan Pelindo akan terus berusaha bersosialisasi dengan masyarakat terdampak agar pembebasan lahan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.
“Progres proyek ini saya rasa sudah sesuai dengan perencanaan, dengan program yang ada mudah – mudahan akan selesai 100% pada bulan April ini dan bisa segera beroperasi dengan baik,” tutup Triono.
Dalam Kunker Spesifik ini turut hadir Kepala Balai Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Ditjen SDA, Djaya Sukarno, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan, Ditjen Bina Marga, Reiza Setiawan dan Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Sulawesi III, Ditjen Perumahan, Iskandar Ismail. [JP]
