Ia juga mengingatkan pesan Presiden Jokowi bahwa setiap Kementerian/Lembaga dan Pemda dilarang belanja impor atas barang yang sudah ada produksi dalam negerinya, serta mendorong semua produsen dalam negeri untuk terdaftar di katalog pengadaan pemerintah.
"Khusus di Kementerian PUPR pada tahun anggaran 2022 ini kami telah merencanakan paling sedikit sekitar Rp 80,48 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp 105,7 triliun akan kami gunakan untuk belanja produksi dalam negeri, dan ini terus dimonitoring, tercatat tanggal 25 Mei 2022 lalu angka ini sudah terlampaui," ungkap Zainal Fatah.
Baca Juga:
Tanpa lelang, Begini Duduk Perkara Korupsi Proyek Jalan Sumut
Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Nicodemus Daud dalam laporan panitia penyelenggara mengatakan, penyelenggaraan temu bisnis ini dimaksudkan untuk mempertemukan antara demand belanja pemerintah dan suplai dari produsen sehingga kebutuhan belanja pemerintah dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri yang akhirnya akan menstimulus pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
"Kegiatan ini diselenggarakan secara 2 tahap, pada tanggal 23-27 Mei 2022 dilaksanakan di seluruh Kementerian/Lembaga secara daring dan puncak acara hari ini Senin dan Selasa tanggal 30-31 Mei 2022. Acara hari ini terdiri dari proses temu bisnis, penandatangan komitmen, pameran dan talkshow diikuti oleh 11 BUMN, 30 UMKM dari sektor pertanian, alkes, IT dan kuliner, 58 perusahaan industri farmasi dan alat kesehatan, serta 5 asosiasi bidang konstruksi," tutur Nicodemus.
Turut hadir dalam acara tersebut Sekjen Kemenkes Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Yudha Mediawan, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana. [JP]
