Krtnews.id | Pemerintah berniat kembali menerapkan tarif listrik penyesuaian atau tarif adjustment untuk golongan pelanggan nonsubsidi, setelah sejak 2017 tidak diterapkan. Hal tersebut dilakukan guna mengurangi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, penerapan kembali skema tarif adjustment pada golongan pelanggan listrik nonsubsidi merupakan rencana jangka pendek pada 2022. Jika rencana tersebut diterapkan pemerintah memperkirakan bisa menghemat anggaran hingga Rp 16 triliun.
Baca Juga:
Arsjad Rasjid dan Anindya Bersatu, Kadin Siap Gelar Munas Usai Pelantikan Presiden
"Dalam jangak pendek rencana penerapan tarif adjustment tahun 2022 ini untuk bisa dilakukan penghematan kompensasi," kata Arifin, saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/4/2022).
Jika tarif listrik adjustment diterapkan maka besaran tarif listrik golongan nonsubsidi ditetapkan berdasarkan tiga parameter yaitu harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), kurs dolar Amerika Serikat dan inflasi yang dihitung secara triwulanan.
Jika ketiga paramater tersebut mengalami perubahan maka akan dilakukan penyesuaian terhadap tarif tenaga listrik.
Baca Juga:
Kata Djarot PDIP Soal Jokowi Reshuffle Diakhir Jabatan
Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 41 Tahun 2017.
Rincian Tarif
Berikut daftar tarif dan golongan pelanggan nonsubsidi saat ini:
- Rp 997 per kWh untuk pelanggan tegangan tinggi, yaitu I-4 Industri besar dengan daya 30 MVA ke atas;
- Rp 1.115 per kWh untuk pelanggan tegangan menengah, yaitu B-3 Bisnis besar dengan daya di atas 200 kVA dan P2 Kantor Pemerintah dengan daya di atas 200 kVA;
- Rp 1.467 per kWh untuk pelanggan tegangan rendah, yaitu R-1 Rumah tangga kecil dengan daya 1300 VA, R-1 Rumah tangga kecil dengan daya 2200 VA, R-1 Rumah Tangga menengah dengan daya 3.500-5.500 VA, R-1 Rumah tangga besar dengan daya 6.600 VA ke atas, B-2 Bisnis menengah dengan daya 6.600 VA sd 200 kVA, P-1 Kantor Pemerintah dengan daya 6.600 VA sd 200 kVA, dan Penerangan Jalan Umum;
- Rp 1.645 per kWh untuk pelanggan Layanan Khusus;
- Rp 1.352 per kWh untuk rumah tangga daya 900 VA (R-1/900 VA-RTM) (belum diterapkan tariff adjustment).
Adapun tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi lainnya juga tidak mengalami perubahan, besaran tarifnya tetap.
Dua puluh lima golongan pelanggan ini tetap diberikan subsidi listrik, termasuk di dalamnya pelanggan yang peruntukan listriknya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bisnis kecil, industri kecil, dan kegiatan sosial.
Dirut PLN Bocorkan soal Kenaikan Tarif Listrik di 2022
Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo buka suara soal rencana automatic tariff adjustment atau penyesuaian tarif listrik yang kabarnya akan dilakukan pada 2022.
Darmawan mengatakan, putusan akhir kebijakan itu bukan jadi wewenang PLN. Perseroan sudah menahan untuk tidak memberlakukan kenaikan tarif listrik sejak 2017, khususnya untuk pelanggan non-subsidi.
"Total penjualan listrik PLN 1/5 untuk listrik subsidi, 3/4 atau sekitar 73 persen untuk listrik keluarga non-subsidi. Untuk itu automatic tariff adjusment di-freeze dari 2017," terangya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (26/1/2022).
Menurut dia, PLN hanya sebagai operator sistem kelistrikan. Sejauh ini perusahaan pelat merah tersebut mendapat kompensasi biaya dari pemerintah untuk pelanggan non-subsidi, dan tagihannya dihitung tahunan.
Parameter
Kenaikan tarif listrik akan terjadi apabila skema automatic tariff adjusment mulai diterapkan. Darmawan lantas menjelaskan penghitungan harga listrik.
"Kalau automatic tariff adjusment dilepas, akan ada kenaikan tarif sesuai empat parameter, yaitu exchange rate, kurs ICP (Indonesian Crude Price), harga batu bara acuan (HBA), dan tingkat inflasi," paparnya.
Namun begitu, ia menegaskan, keputusan akhir tarif listrik naik bukan berada di PLN. Semua tergantung kesepakatan antara berbagai instansi pemerintah dengan dewan perwalian rakyat.
"Tentu saja ini keputusan bersama dari DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan juga dari istana (Presiden Jokowi). Untuk itu kami sendiri dalam hal ini, monggo saja, keputusan pemerintah akan kami laksanakan," tuturnya. [jat]
