Tambangnews.id | PT Bumi Persada Surya Pratama menggugat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Gugatan mereka layangkan terkait pencabutan izin usaha Bumi Persada Surya Pratama yang ditandatangani dua pejabat tersebut pada 18 Februari 2022 lalu.
Baca Juga:
KPK Bakal Surati Dua Wakil Menteri yang Baru Dilantik untuk Lapor LHPKN
Gugatan terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Mengutip sipp.ptun-jakarta.go.id pada Selasa (17/5), ada empat poin gugatan yang dilayangkan oleh perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di kecamatan Masama, Sulawesi Tengah tersebut terhadap Bahlil dan Arifin.
Pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
Baca Juga:
Investasi di Kabupaten Lebak, Banten Melebihi Target Tahun 2023
Kedua, menyatakan batal atau tidak sah surat pencabutan izin no 20220218-01-33696 yang dikeluarkan/ditandatangani atas nama menteri ESDM, menteri investasi atau kepala BKPM tertanggal 18 Februari 2022.
Ketiga, mewajibkan para tergugat untuk mencabut surat pencabutan izin no 20220218-01-33696 yang dikeluarkan/ditandatangani atas nama menteri ESDM, menteri investasi atau kepala BKPM tertanggal 18 Februari 2022.
Keempat, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut.
Gugatan terhadap Kementerian ESDM dan BKPM ini sebelumnya juga dilakukan oleh dua perusahaan tambang PT Gunung Berkat Utama dan PT Delta Samudra.
Wartawan telah meminta tanggapan terhadap Kementerian ESDM melalui Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi dan Bahlil atas gugatan itu.
Namun hingga berita diturunkan, upaya belum membuahkan hasil.
Sekadar mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang menjadi dasar bagi pencabutan IUP mineral dan batu bara.
Satgas diketuai oleh Bahlil, sementara Arifin, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil ditunjuk sebagai Wakil Ketua Satgas tersebut. [jat]
