Tambangnews.id | PT Adaro Energy melalui PT Adaro Aluminium Indonesia menandatangani Surat Pernyataan Maksud Investasi (Letter of Intention to Invest) sebesar US$ 728 juta atau sekitar Rp 10,4 triliun untuk membangun smelter aluminium di Kawasan Industri Hijau Indonesia yang tengah dibangun PT Kalimantan Industrial Park Indonesia.
Wakil Presiden Direktur Adaro, Ario Rachmat mengatakan investasi untuk pembangunan smelter aluminium ini guna mendukung program hilirisasi industri yang telah dicanangkan pemerintah.
Baca Juga:
Kemendag: Seluruh Komoditas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar Alami Penurunan Harga
Adaro berharap dapat membantu mengurangi impor aluminium, memberi nilai tambah terhadap produk alumina dan meningkatkan penerimaan pajak negara.
"Kami juga berharap keberadaan industri aluminium di Kalimantan Utara ini dapat mendatangkan banyak investasi lanjutan dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat," kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (23/12).
Adapun untuk mengembangkan industri ini, Adaro juga akan menggandeng mitra kerja dari luar negeri yang sudah memiliki rekam jejak, pengalaman, teknologi terkini dan pengetahuan secara menyeluruh di industri aluminium.
Baca Juga:
'Jatah' IUPK Tambang dari Jokowi Diterima Muhammadiyah, Ini Kata Kementerian ESDM
Aryo pun optimistis permintaan dunia atas produk aluminium akan terus meningkat, terutama untuk kabel, baterai, dan sasis. "Kami juga berharap di masa mendatang, industri lainnya seperti industri panel surya dan mobil listrik yang membutuhkan aluminium juga bisa diproduksi di sini," katanya.
Dalam tahapan proses produksi dan pengembangan selanjutnya, aluminium smelter Adaro ini akan memanfaatkan energi baru dan terbarukan (EBT) dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan standar konstruksi modern yang ramah lingkungan, dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Penandatanganan ini dilakukan oleh Ario pada Selasa (21/12) di Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dan disaksikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
