MAWAKA.ID | Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengucurkan anggaran senilai Rp47,9 miliar untuk pembangunan infrastruktur Kota Banda Aceh.
Anggaran tersebut terdiri dari, Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 senilai Rp37,4 miliar plus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Rp10,5 miliar.
Baca Juga:
Pemkab Karo dan Pemerintah Pusat Tandatangani Nota Kesepakatan
Dana tersebut diberikan setelah kunjungan dinas Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq, ke Kementrian PUPR, yang diterima oleh Kasubdit Wilayah I Direktorat Pembangunan Jembatan Tabrani dan Kasubdit Wilayah III Direktorat Pembangunan Jalan Zusnan Asraf Wahab, di Jakarta, Jum’at lalu.
Pj Wali Kota Banda Aceh, Bakri Siddiq mengatakan, kunjungan dinasnya kali ini untuk mem-follow up usulan sejumlah program pembangunan yang telah ia sampaikan sebelumnya kepada Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR.
“Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur air minum, sanitasi, perumahan dan permukiman, hingga jalan,” kata Bakri Siddiq, Minggu (9/10).
Baca Juga:
Percantik Jalan Ende- Aegela, Kementerian PUPR Alokasikan Anggaran 161 Miliar
Adapun sejumlah proyek, lanjut Bakri, akan dimulai pengerjaannya tahun depan diantaranya pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah air bersih senilai Rp5,4 miliar, dan pembangunan IPAL Skala Permukiman, beserta Rehabilitasi IPLT Gampong Jawa senilai Rp8,2 miliar.
Kemudian, tambahnya, pembangunan dan rehab rumah masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 135 unit, lalu jalan lingkungan sepanjang 2,1 kilometer, dan drainase lingkungan 4,4 kilometer. Dengan total anggarannya mencapai Rp12,7 miliar.
"Kita juga melakukan penanganan long segment tehadap Jalan Hasan Saleh di kawasan Neusu, mulai dari Simpang Lamlagang hingga Lapangan Jasdam. Dengan anggaran Rp11,1 miliar, akan kita rekonstruksi jalan yang sudah mulai crowded itu," tuturnya.
Masih menurut Bakri, total kebutuhan dana yang telah disetujui pusat untuk pembangunan infrastruktur dimaksud Rp37,4 miliar lebih.
"Alhamdulillah patut kita syukuri, karena memang ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam jangka pendek," katanya.
Tak berhenti sampai di situ, Pj wali kota juga telah menyampaikan beberapa usulan program lainnya kepada pemerintah pusat.
"Insyaallah Banda Aceh Outer Ring Road akan dilanjutkan pembangunannya, begitu juga dengan proyek Flyover Pango. Termasuk penataan pinggiran Krueng Aceh mulai dari Jembatan Pante Pirak hingga Jembatan Peunayong. Ini semua telah masuk dalam rencana umum Kementerian PUPR pada 2025 mendatang," ungkapnya.
Sebelumnya pada momen yang lain, Bakri dan rombongan juga telah bertemu dengan Direktur Pembangunan Jembatan Ditjen Bina Marga, Yudha Handita Panjiriawan.
"Kita meminta pelebaran Jalan Sultan Iskandar Muda, tepatnya mulai dari jembatan setelah Simpang Empat Punge hingga samping rumah Pangdam ke arah Blang Padang," ujarnya lagi.
Titik ruas jalan nasional tersebut, katanya, terlalu sempit sehingga selama ini sering terjadi kemacetan. Permintaan itu pun langsung disahuti dan akan dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh tahun depan dengan menggunakan APBN. [jat]
