MAWAKA.ID | Pakar media sosial Indonesia Ismail Fahmi meminta pemerintah secepatnya membentuk komisi independen perlindungan data pribadi (PDP). Pembentukan dibutuhkan setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
"Kita tunggu Pak Jokowi membuat turunan (UU PDP) untuk membentuk tim ini," ujar Ismail Fahmi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Jumat (23/9/2022).
Baca Juga:
Elektabilitas Pram-Rano Naik di Survei Jakarta, Pakar Ungkap Sebabnya
Menurut Ismail, komisi PDP harus independen semacam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi PDP juga tidak boleh sekadar berbentuk satuan tugas (Satgas) atau berada di bawah kementerian dan lembaga.
Di sejumlah negara maju seperti di Singapura, juga sudah lama dibentuk Personal Data Protection Commission Singapore, demikian pula sejumlah negara di Eropa.
"Tidak bisa dalam bentuk Satgas di bawah kementerian dan lembaga, itu nanti akan memperlemah saja," ujar pendiri Done Emprit itu.
Baca Juga:
Terkait Akun Fufufafa, Pasukan Bawah Tanah Jokowi Adukan Roy Suryo ke Polisi
Menurut dia, terkait perlindungan data pribadi, selama ini Kominfo telah menyusun berbagai regulasi. Sedangkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bertugas mengedukasi dan memperkuat perlindungan PDP.
"Sedangkan yang membuat panduan, aturan dan memberi sanksi denda itu belum ada. Jadi adanya diUUPDP ini di mana lembaga (perlindungannya) itu belum ditetapkan masih diserahkan kepada Presiden," ujar dia. [jat]
