MAWAKA.ID | Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan saat ini inflasi Indonesia sebesar 5,95% masih relatif terjaga jika dibandingkan negara lain.
Hal ini tidak terlepas dari kinerja pemerintah dalam menjaga kestabilan harga barang dan daya beli masyarakat,
Baca Juga:
Menko Luhut Larang Masuk WNA Bermasalah ke RI
“Saya kira manajemen yang dibuat pemerintah lewat Kementerian Keuangan maupun Bank Indonesia sudah sangat bagus membuat inflasi masih di 5,95%. Tadinya kalau harga BBM (Bahan Bakar Minyak) naik inflasi diprediksi di kisaran 6%, tetapi saat harga BBM naik dengan manajemen yang bagus harga-harga bisa ditekan inflasinya,” ucap Luhut dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center pada Rabu (12/10).
Mengutip data BPS pada September 2022 terjadi inflasi sebesar 1,17% secara month to month. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–September) 2022 sebesar 4,84% dan tingkat inflasi tahun ke tahun (September 2022 terhadap September 2021) sebesar 5,95%.
Menurut Luhut ketidakpastian ekonomi global tercermin dari volatilitas harga komoditas dunia.
Baca Juga:
Ada Investor Baru, Menko Luhut Pastikan PLN Tak Akan Kelebihan Pasokan Listrik Lagi
Dia mengatakan harga komoditas minyak mentah naik lagi dan sudah dekat US$ 100 tetapi harga-harga komoditas andalan seperti batu bara dan minyak sawit mulai menurun, hal tersebut harus dicermati dengan baik.
“Kita bertumpu pada komoditas minyak komoditas , batu bara, dan beberapa komoditas lain yang menambah penerimaan negara. Tetapi pada sisi lain harga minyak naik sekarang sudah dekat US$ 100 menurut hemat saya ini perlu kita waspadai bersama,” kata Luhut.
Pemerintah telah memberikan tiga jenis bantuan sosials kepada masyarakat sebagai bantalan dari dana pengalihan subsidi energi.
Pertama adalah bantuan langsung tunai yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran Rp 12,4 triliun.
Nantinya setiap keluarga penerima manfaat akan menerima dana sebesar Rp 600 ribu yang akan dibayarkan sebanyak 4 kali dengan nominal per bulannya Rp 150 ribu.
Kedua, bantuan sosial upah sebesar Rp 600.000 kepada 16 juta pekerja dengan syarat memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta perbulan. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 9,6 triliun.
Ketiga adalah subsidi transportasi angkutan umum melalui pemerintah daerah (pemda).
Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturannya, karena di Kementerian Keuangan sudah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan dimana 2% dari dana transfer umum yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 2,17 triliun dalam rangka membantu sektor untuk transportasi, angkutan umum sampai ojek dan nelayan.
“Kita rombak ongkos angkut dari tempat dia produksi atau pasar, ini membuat inflasi hanya 5,95%. Kalau dibandingkan dengan banyak negara inflasi Indonesia 5,95% ini sangat bagus,” kata Luhut.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan dampak kenaikan harga BBM terhadap kondisi inflasi akan berlangsung hingga empat bulan ke depan.
Namun pemerintah masih mengkaji dampak kenaikan BBM terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. [jat]
