MAWAKA ID | Pemerintah sedang berupaya menjaga pemulihan ekonomi. Salah satunya dengan memberikan bantalan subsidi di tengah kenaikan harga-harga komoditas. Namun sayangnya, bantuan subsidi tersebut disinyalir tidak tepat sasaran.
Misalnya saja, beberapa waktu lalu PT Pertamina (Persero) menyatakan, terjadi ketimpangan realisasi konsumsi antara bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan non-subsidi hingga paruh pertama tahun ini.
Baca Juga:
Bersama Timpora Kantor Imigrasi, Pemerintah Kota Bekasi Siap Awasi Pergerakan Warga Asing
Pertamina mensinyalir terjadi penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran di tengah masyarakat.
Plt. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah akan terus berupaya mendorong subsidi agar tepat sasaran.
Menurutnya, semua reformasi subsidi dengan mempertimbangkan aspek ekonomi sosial serta keberlanjutan fiskal dan dilakukan pada momentum yang tepat.
Baca Juga:
Menko Marves Sebut Prabowo Umumkan Susunan Kabinet 21 Oktober
Wahyu mengatakan, salah satu upaya yang dilakukan agar subsidi tepat sasaran dengan mengubah subsidi berbasis penerima manfaat. Misalnya dengan mengubah dari distribusi terbuka ke distribusi tertutup.
“Cuma semua itu dilakukan pada saat kondisi perekonomian kondusif,” tutur Wahyu, pada Senin (15/6).
Menurutnya, saat ini disaat harga komoditas sedang tinggi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap berfungsi sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga pemulihan tetap berlanjut dan semakin menguat. [jat]
