WahanaNews-Martabat, Tarutung - Sungguh sangat miris, profesionalisme Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) tetap memilih bungkam dan tidak membalas Komfirmasi wartawan terkait biaya dan urgensi kegiatan Studi Tiru Kades Se-Taput di Bandung beberap waktu lalu.
Pekan lalu, tepat tanggal 15 September 2023 Kades Se-Taput digandeng beberapa pejabat Pemkab Taput berangkat menuju Kota Bandung untuk mengikuti Studi Tiru yang direncanakan Dinas PMD.
Baca Juga:
Kadis Kebudayaan DKI Jakarta Dinonaktifkan Imbas Dugaan Korupsi Anggaran
Banyak pertanyaan yang timbul, terkait urgensinya kegiatan tersebut, dan apa situasi yang mendesak sehingga melakukan studi tiru yang cenderung buang anggaran ?
Untuk memastikan hal tersebut, media yang tergabung di DPC SPRI Taput, berulang kali melakukan konfirmasi melalui pesan digital kepada Donni Simamora Kadis PMD Kabupaten Tapanuli Utara, tetapi dari sekian banyak wartawan yang mempertanyakan tak satupun mendapatkan jawaban dengan baik malah tidak menjawab samasekali. Jawaban dibutuhkan untuk pemberitaan yang berimbang dan sebagai referensi.
“Sebagai pembuat kebijakan sudah selayaknya Dinas PMD melakukan konferensi pers kepada masyarakat untuk memberitahukan jumlah biaya yang digunakan untuk kegiatan tersebut, dan apa manfaatnya untuk masyarakat Taput,” ujar Bahari Simajuntak, Kabid Pemberdayaan di DPC SPRI Taput, Jumat, (22/09/2023).
Baca Juga:
Mendagri Sebut Program Stunting Ada Rp10 miliar, Tapi Sampai ke Rakyat Hanya Rp2 miliar
Bahari menyayangkan sikap para pemimpin Pemkab Taput dan para pembuat kebijakan yang cenderung menutup-nutupi kegiatan tersebut, bahkan Bimtek yang dalam tiga tahun terakhir dilaksanakan diduga tidak ada manfaat sama sekali.
“Seharusnya pemkab dalam hal ini dinas terkait harus berani mempertanggungjawabkan kepada masyarakat yaitu tentang aliran uang desa yang digunakan, apa untungnya dan apa saja yang akan diadakan, jangan seakan akan ada yang dirahasiakan,” ungkap Bahari.
Dia juga meminta kepada Pemkab untuk melakukan Konpres terkait Studi Tiru, Bimtek yang dilaksanakan selama tiga tahun terakhir, agar tercipta keterbukaan informasi publik sesuai perintah undang-undang.
Bahari juga meminta pihak APH memeriksa dugaan penyelewengan biaya Bimtek kurun waktu tiga tahun terakhir.
Dikutip dari pemberitaan media Transparancy.com, Kamis (21/09/2023) dengan Judul “Dasyat! Dalam Hitungan Jam APBD Taput Habis Di Jabar”. Jika dilihat dari terbitan tersebut, maka dipastikan bahwa kegiatan Studi Tiru tersebut viral sampai ke pulau Jawa.
Ironisnya para pemangku jabatan di Tapanuli Utara terkesan menyepelekankan komfirmasi media dan tidak mau ambil pusing.
Masih dalam tulisan media Transparancy.com menyebutkan, kegiatan tersebut hanya satu jam, setelah itu bubar, dan kegiatan tersebut hanya buang anggaran, disinyalir tidak terserap peserta apa hasilnya dibawa dan terlaksana di Taput, sebut sumber yang tertulis di berita tersebut.
“Hal ini perlu disikapi dan dipertanyakan, dan kita sangat berharap dalam hal studi tiru tersebut dan bimtek lainnya, layak menjadi perhatian APH Kejari Taput dan Kejatisu,” pinta Bahari.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
