Pada kesempatan ini pula, Direktur Jenderal Bina Konstruksi menyampaikan Program Prioritas Direktorat Jenderal Bina Konstruksi pada TA 2023.
Dalam rangka memenuhi target pembangunan infrastruktur di Indonesia yang berkualitas dan andal, maka dibutuhkan pula upaya untuk meningkatkan kompensi TKK melalui upaya pembaharuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan modul pelatihan, pemenuhan skema sertifikasi, dan digitalisasi modul.
Baca Juga:
Perpanjangan Rekrutmen Pengawas TPS: Bawaslu RI Antisipasi Masa Pencoblosan
Di samping itu, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga menargetkan pelatihan dan sertifikasi kepada 30.605 orang TKK, serta dukungan penyiapan SDM konstruksi untuk pembangunan IKN kepada 8.500 orang TKK.
Target pembinaan TKK pada TA 2023 tersebut terbagi ke dalam 7 wilayah dengan rincian Wilayah I di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Riau sebanyak 5.030 orang, Wilayah II di Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Jambi, dan Lampung sebanyak 5.271 orang, Wilayah III di Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat sebanyak 6.170 orang, Wilayah IV di Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT sebanyak 7.201 orang, Wilayah V di Kalimantan sebanyak 6.180 orang, Wilayah VI di Sulawesi sebanyak 5.436 orang, dan terakhir Wilayah VII di Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat sebanyak 3.817 orang.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menutup RDP dengan mengapresiasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan meminta Direktorat Jenderal Bina Konstruksi untuk meningkatkan capaian serapan APBN TA 2022 sesuai saran dan masukan dari Komisi V DPR RI. [JP]