“Realisasi ini lebih tinggi dibanding TA 2021 pada bulan yang sama sebesar 15,6% setara Rp126,29 miliar dengan capaian fisik 16,18%,” kata Herry TZ.
Fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan Kementerian PUPR diharapkan dapat meningkatkan akses dan keterjangkauan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap perumahan yang layak huni dan terjangkau.
Baca Juga:
OTT KPK di OKU Sumsel Tangkap Kadis PUPR, Kontraktor dan 3 Anggota DPRD
Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mengatasi kekurangan perumahan (backlog). Pada tahun 2021, backlog perumahan telah mencapai angka sebesar 12,7 juta dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 640.000 orang setiap tahunnya. [JP]
