Berkatnews.id | Presiden RI Joko Widodo kemarin resmi melakukan reshuffle kabinet dengan mengganti dua Menteri yakni Menteri Perdagangan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang berharap Menteri Perdagangan (Mendag) yang baru Zulkifli Hasan mampu mengembalikan kepercayaan konsumen.
Baca Juga:
Jokowi Resmikan Tol Baru, Perjalanan Medan-Parapat Kini Hanya 1,5 Jam
Selain itu juga diharapkan dapat memastikan berbagai kebutuhan pokok pangan, baik untuk masyarakat maupun dunia usaha pada posisi stok yang terjamin dengan stabilisasi harga yang stabil.
"Secara khusus ketersediaan stok dan harga minyak goreng yang sempat bergejolak, Menteri Perdagangan harus mampu mengembalikan tingkat kepercayaan konsumen, psikologi pasar harus dijaga," kata Sarman dalam keterangan tertulis, Kamis (16/6).
Ia menambahkan, dengan bekal pengalaman leadership yang dimiliki Mendag sekarang, diharapkan mampu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian terkait.
Baca Juga:
Pedagang Pasar Delimas Riuh Sambut Kunjungan Presiden Joko Widodo
Diantaranya koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan stakeholder lainnya, seperti pelaku usaha perkebunan sawit, produsen minyak goreng, eksportir, para agen sampai ke ritel/pedagang.
Mendag juga diharapkan mampu melakukan pengawasan dan pengendalian baik sisi stok dan harga pada bahan pokok seperti, daging, gula, telor, cabe, beras, tepung dan lainnya.
"Karena berbagai komoditi pokok pangan ini bukan hannya untuk kebutuhan masyarakat langsung tapi juga menjadi bahan baku pelaku usaha UMKM seperti hotel, restoran, cafe, warung makan dan lain lain.Sehingga ketersediaan atau demand dan supply harus terjaga untuk menghindari gejolak harga," jelas Sarman.
Kebijakan mengutamakan produk lokal juga jadi skala prioritas yang harus dilakukan Mendag saat ini. Sarman juga berharap, penetapan kebijakan impor juga harus tepat waktu, sehingga dari sisi stok/supply tetap terjamin.
"Berbagai pengurusan izin impor agar lebih mudah, cepat dan lancar dan bebas dari praktek KKN, sebagai ketua Umum Partai harus dapat memastikan kepada publik bahwa Kementerian perdagangan bebas dari kepentingan Partai," tegasnya.
Pembenahan, pengawasan, penindakan, penertiban serta pencabutan izin melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), berbagai perusahaan Pialang Berjangka yang akhir akhir ini banyak merugikan masyarakat dengan iming iming profit yang tinggi juga diminta jadi prioritas.
"Ini harus diseriusi oleh Mendag, sehingga ke depan ada lagi korban praktek investasi bodong yang banyak memakan korban. Dunia usaha berharap Menteri Perdagangan yang baru dapat menciptakan iklim tata niaga yang kondusif untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha," pungkasnya. [jat]
