Berkatnews.id | Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyarankan DPR RI membuat panitia khusus atau pansus guna menyelidiki kelangkaan minyak goreng, alih-alih melakukan hak angket terlebih dahulu untuk bertanya ke Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi soal penyebab kelangkaan komoditas tersebut.
"Fraksi di DPR mestinya membentuk pansus untuk selidiki soal kelangkaan minyak goreng. Ini sangat vulgar mafianya. Saat HET dicabut, minyak goreng malah membanjiri pasar dengan harga melangit," ujar Adi, Sabtu, 19 Maret 2022.
Baca Juga:
PPATK Harap DPR Tak Ambil Pusing atas Penamaan RUU ‘Perampasan’ Aset
Adi menerangkan, hak angket hanya akan berakhir dengan rapat dan saling menyalahkan soal kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng. Tapi jika dibentuk pansus, maka akan ada tindak lanjut dari temuan penyebab kelangkaan minyak goreng.
"Percuma rapat dengan Mendag, DPR hanya bisa marah-marah dan selesai di situ saja tanpa upaya serius mebentuk pansus membongkar mafia minyak goreng. Macam melodrama saja. Marah sesaat setelah itu tak ada lagi follow up," kata Adi.
Pengajuan hak angket minyak goreng ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini. Ia mengatakan fraksinya mengusulkan hak angket untuk menyelidiki fenomena kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng di Indonesia.
Baca Juga:
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Tegaskan Ibu Kota Negara Masih Jakarta
"Fraksi PKS DPR RI mengusulkan dibentuk Hak Angket DPR terkait persoalan kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Insya Allah surat usulan ini akan segera dikirimkan kepada pimpinan DPR RI," kata Jazuli dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat kemarin.
Jazuli menilai kasus kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng sangat meresahkan masyarakat. Bahkan, masalah ini menimbulkan korban jiwa setelah sejumlah masyarakat dikabarkan meninggal saat antre mendapatkan minyak.
Menurut dia, Fraksi PKS ingin mengurai persoalan tersebut karena tidak cukup hanya dengan pernyataan kasus kelangkaan minyak goreng disebabkan adanya mafia.
"Kami mengajak fraksi-fraksi lain untuk bersama-sama dengan Fraksi PKS bergabung mengusulkan hak angket dan membentuk pansus," kata Jazuli.
Sebelumnya kritikan terhadap pemerintah dalam penanganan masalah kelangkaan minyak goreng juga dilayangkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dia mengkritik kebijakan pemerintah yang mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap minyak goreng kemasan.
Politikus Partai Gerindra itu menyatakan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berpihak kepada pengusaha.
Sejak pemerintah mencabut HET, minyak goreng kemasan yang sebelumnya langka mulai terlihat di pasaran. Akan tetapi harganya melambung cukup tinggi. Jika sebelumnya harga dipatok Rp 14 ribu per liter, kini harganya bisa mencapai Rp 25-30 ribu per liter. [jat]
