Berkatnews.id | Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo langsung menjawab instruksi Presiden Joko Widodo prihal realisasi pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri.
Elisabeth mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen membelanjakan produk dalam negeri sebesar Rp5,182 triliun pada APBD Tahun Anggaran 2022. Angka ini merupakan komitmen tertinggi untuk kategori Pemerintah Provinsi di seluruh Indonesia.
Baca Juga:
Harga Pengadaan Mesin Jahit dan Blender di Sudin PPKUKM Jakarta Pusat Dinilai Terlalu Mahal
"Realisasi belanja produk dalam negeri dan UMKM pada Tahun 2022 akan terus digencarkan hingga mencapai Rp11,3 triliun. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp 10,1 triliun," kata Elisabeth dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/3).
Menurut Elisabeth, DKI Jakarta telah membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang akan mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Ia menjelaskan, sebagai bentuk komitmen memberdayakan UMKM sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, sejak 2020 Pemprov DKI Jakarta sudah mewajibkan belanja makan minum rapat seluruh Perangkat Daerah dan BUMD melalui UMKM Jakpreneur yang terdaftar di platform e-Order.
Baca Juga:
Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu: Pengembangan Ekraf di Pulau Tidung
"Kewajiban ini diikat dalam bentuk perjanjian kinerja para Kepala Perangkat Daerah dan KPI Dirut BUMD. Saat ini sudah terdaftar 2.105 UMKM di e-Order dan 7.102 produk," ujar Ratu.
Upaya peningkatan produk dalam negeri tidak hanya berfokus pada belanja pemerintah, melainkan juga melalui pemberdayaan pelaku usaha dan pemasaran produk dalam negeri. Harapannya, budaya penggunaan produk dalam negeri khususnya produk UMKM dapat diterapkan oleh seluruh warga Jakarta.
Sebelumnya, Presiden Jokowi geram masih banyak kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mengimpor barang-barang yang sebenarnya bisa diproduksi oleh dalam negeri. Bahkan, menurut Jokowi, Indonesia bodoh masih melakukan impor itu.
Hal itu Jokowi sampaikan saat memberikan pengarahan di acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia yang digelar di Bali, Jumat (25/3).
Menurut Jokowi, pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri baru Rp214 triliun per Jumat (25/3). Angka ini setara dengan 14 persen dari total anggaran yang sebesar Rp1.481 triliun.
Jokowi menjelaskan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa begitu besar tahun ini. Rinciannya, anggaran pusat sebesar Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun, dan badan usaha milik negara (BUMN) Rp420 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp1.481 triliun. [jat]
