Anugerahnews.id | Wakil Presiden Ma'ruf menyampaikan, penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus menjadi program prioritas sebab Indonesia merupakan negara yang rentan bencana.
"Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus tetap dijadikan prioritas sebagaimana komitmen dalam RPJMN 2020-2024 terkait lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim,” kata Ma'ruf saat menutup Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2022 secara virtual, kamis (24/2/2022).
Baca Juga:
Dukung Kunker Wapres Maruf Amin ke Gorontalo, PLN Siap Hadirkan Listrik Andal Tanpa Kedip
Ia menyebutkan, data Kementerian Keuangan tahun 2020 menunjukkan bahwa beban rata-rata yang harus ditanggung untuk menanggulangi bencana setiap tahun mencapai Rp 22,8 triliun.
Selain itu, selama 2016-2021, tercatat setidaknya ada 30 juta orang pengungsi, 29.000 orang luka, serta 7.000 orang meninggal dunia dan hilang akibat bencana.
Ia melanjutkan, isu krisis iklim juga harus ditangani secara keseluruhan karena beberapa bencana yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan isu krisis iklim, misalnya cuaca ekstrem, banjir, dan tanah longsor.
Baca Juga:
Transit di Maluku, Wapres Disambut Tarian Selamat Datang “Lenso Sawat”
"Melihat kondisi dan letak geografis Indonesia, pemetaan risiko iklim dan bencana menjadi mutlak diperlukan," kata Ma'ruf.
Di samping itu, menurut Ma'ruf, Indonesia telah memiliki sejumlah instumen kebijakan sebagai modal untuk pengelolaan risiko bencana yang lebih baik.
Ia mencontohkan, telah terdapat Rencana Induk Penanggulangan Bencana sebagai peta jalan penanggulangan bencana jangka panjang hingga tahun 2044.
Dalam hal penganggaran, lanjut Ma'ruf, Indonesia juga memiliki Dana Bersama Penanggulangan Bencana sebagai wujud gotong royong dalam pembiayaan risiko bencana.
Selain itu di tingkat pemerintahan daerah juga terdapat standar pelayanan minimal yang menjadi panduan pelayananan kebencanaan yang harus diberikan kepada masyarakat.
"Namun, instrumen-instrumen tersebut tidak dapat serta merta membawa keberhasilan dalam penanganan bencana, sepanjang para pemangku kepentingan belum bekerja secara terpadu," kata Ma'ruf.
Oleh karena itu, ia berpesan agar seluruh pihak bersatu padu menyumbangkan kontribusi terbaiknya agar Indonesia benar-benar tangguh dalam menghadapi bencana.
"Tentu kita ingat, bencana adalah urusan bersama," ujar Ma'ruf. [jat]
