Anugerahnews.id | Bank Indonesia (BI) terus mendorong sosialisasi penggunaan local currency settlement (LCS) untuk para pelaku industri di Indonesia.
Kebijakan meninggalkan dolar Amerika Serikat (AS) dalam transaksi perdagangan dan investasi ini didukung penuh oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga:
Capaian Kolaborasi Kendalikan Inflasi Pangan di Papua Barat Daya Tahun 2024, Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat Gelar Torang Locavore
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam West Java Industrial Meeting (WJIM) 2022 dikutip, Kamis (16/6/2022).
"Presiden (Jokowi) melihat LCS ini kebijakan yang bagus, karena tidak bisa sepenuhnya mengandalkan satu dominasi mata uang negara tertentu dan mendorong perekonomian kita, bisa berdaya saing dan meningkatkan transaksi perdagangan dan investasi kita," jelas Destry.
Seperti diketahui, Local Currency Settlement (LCS) adalah penyelesaian transaksi bilateral antara dua negara yang dilakukan dalam mata uang masing-masing negara di mana setelmen transaksinya dilakukan di dalam yurisdiksi wilayah negara masing-masing.
Baca Juga:
Bank Indonesia Kaltim: Pembangunan IKN Berdampak Positif pada Perekonomian Daerah
Destry menjelaskan, penggunaan transaksi LCS terus didorong untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, mengingat kondisi ketidakstabilan global yang terjadi saat ini.
Penggunaan LCS juga dioptimalkan untuk mengurangi dominasi dolar AS dalam transaksi perdagangan maupun investasi di Indonesia. Destry mengatakan dari total ekspor impor, sebanyak 80-90% menggunakan mata uang dolar AS.
Padahal ekspor ke AS hanya 10% dari total nilai ekspor nasional dan impor hanya 5%. Dominasi tersebut menyebabkan ketergantungan sangat tinggi pada mata uang AS yang kini nilainya sedang tidak menentu dan cenderung terus menguat.
Sayangnya, kata Destry penggunaan LCS ini masih minim, oleh karena itu BI mendorong para pelaku industri dan pengusaha yang bergerak di bidang perdagangan dan investasi internasional untuk menggunakan transaksi LCS ini.
"Pemerintah dan regulator bisa punya kebijakan yang bagus, tapi kalau tidak didukung industri dia hanya akan jadi macan ompong kebijakan tersebut," jelas Destry.
Saat ini ada 4 negara tujuan yang bisa menggunakan LCS yakni Malaysia, Thailand, Jepang, dan China. Ke depan akan diperluas lagi. [jat]
