WahanaInfrastruktur.com | Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp125,2 triliun.
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR dan Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi V DPR di Gedung DPR, Kamis (8/9/2022).
Baca Juga:
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas Tegaskan Ibu Kota Negara Masih Jakarta
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur TA 2023 Kementerian PUPR fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun dan mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).
"Sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo, kegiatan pembangunan infrastruktur pada 2023 tetap menjadi prioritas utama dan diharapkan dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2024," kata Menteri Basuki beberapa waktu lalu.
Pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2023 akan digunakan untuk kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp41,9 triliun antara lain melanjutkan penyelesaian pembangunan bendungan dimana 13 bendungan di antaranya ditargetkan tuntas di 2023, seperti Keureuto dan Rukoh di Aceh, Lau Simeme di Sumut, Karian di Banten serta Cipanas dan Leuwikeris di Jabar.
Baca Juga:
Cerita di Depan DPR Tangis Ibu Korban Bully PPDS Undip Pecah
Selain itu Kementerian PUPR juga melanjutkan pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 hektare seperti Daerah Irigasi Lematang di Sumsel dan DI Baliase di Sulsel, dan daerah irigasi lainnya yang airnya dilayani dari bendungan-bendungan.
Selain pembangunan, juga dilakukan rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 98.700 hektar diantaranya di DI Komering (Sumsel), DI Rentang, DI Lakbok Selatan (Jabar), DI Cihaur, DI Logung (Jateng), DI Mrican (Jatim), DI Pakacangan (Kalsel) dan DI Saddang (Sulsel).
Sementara kegiatan prioritas pada bidang jalan dan jembatan sebesar Rp49,3 triliun. Tahun 2023, ditargetkan pembangunan jalan nasional sepanjang 489,1 km dan pembangunan/duplikasi jembatan sepanjang 10,3 km antara lain ruas Geumpang – Pameue (Aceh), Lahewa Afulu – Bts. Nias (Sumut), dan Teluk Tapang – Bunga Tanjung (Sumbar).
Dalam rangka OPOR, di bidang jalan dan jembatan pada tahun 2023 dilaksanakan preservasi rutin jalan nasional sepanjang 47.763 km, jembatan nasional sepanjang 510 km, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.340,3 km serta preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 30,4 km, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 2,2 km diantaranya flyover Sekip Ujung (Sumsel), Gelumbang (Sumsel), dan Aloha (Jatim), revitalisasi drainase dan jembatan gantung serta padat karya.
Selanjutnya di bidang permukiman dianggarkan pada 2023 sebesar Rp25 triliun untuk pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 2.206 liter/detik, Optimalisasi SPAM sebanyak 680 Sambungan Rumah (SR), SPAM Berbasis Masyarakat sebanyak 276.000 SR, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 16.600 Kartu Keluarga (KK), Sistem Pengelolaan Persampahan dengan layanan 26.500 KK dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan layanan 93.720 KK.
Selanjutnya juga dilakukan Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan yang ditangani secara terpadu seluas 306,90 ha, Penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan kegiatan strategis lainnya seluas 430 ha, Pembangunan
Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat melalui program PISEW di 1.340 Kecamatan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung seluas 10.750 m2, Penataan Bangunan dan Lingkungan di 20 Kawasan, Rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah/PTN, Rehabilitasi dan Renovasi Pasar serta pembangunan prasarana olahraga.
Kemudian di bidang Perumahan anggaran sebesar Rp6,9 triliun untuk pembangunan 3.535 unit rumah susun, 26.260 unit rumah khusus, 27,825 dukungan PSU, dan 145.000 unit bantuan rumah swadaya.
Tidak kalah penting, kegiatan Padat Karya Tunai untuk membuka lapangan kerja di desa, pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp14,98 triliun, dengan target serapan tenaga kerja 743 ribu orang. [JP]
