WahanaInfrastruktur.com | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditrektorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) menyelenggarakan kegiatan Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) Proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komering di Sumsel dan Saluran Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai di Lombok, Selasa (20/12) di Hotel Manhattan, Jakarta.
Acara ini dilaksanakan dalam rangka mencari alternatif sumber pembiayaan non APBN untuk membiayai pemeliharaan infrastruktur sumber daya air khususnya pada sub sektor irigasi.
Baca Juga:
Tingkatkan Daya Saing, Kementerian PU Gelar Konstruksi Indonesia 2024 di ICE BSD
Berdasarkan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) Indonesia masih mengalami backlog pendanaan dalam operasi dan pemeliharaan irigasi.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terus mendorong upaya pengembangan skema pembiayaan infrastruktur alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Banyak sekali skema-skema pembiayaan kreatif untuk infrastruktur. Saya berharap akan kita lakukan terus diskusi terkait skema-skema yang terus berkembang, terutama di Ditjen Pembiayaan Infrastruktur untuk bisa mendorong dan mengisi celah-celah kekurangan pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur terutama untuk percepatannya," kata Menteri Basuki.
Baca Juga:
Konstruksi Indonesia 2024, Menteri Dody Tekankan Penggunaan Produk Dalam Negeri
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Herry Trisaputra Zuna mengatakan, kegiatan Market Sounding ini merupakan upaya untuk meningkatkan pembiayaan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan non-pemerintah yang dapat memberikan daya ungkit (leverage) melalui skema KPBU.
“Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah melalui skema KPBU meliputi Percepatan skema delivery, Pembentukan fund Variable Capital Company (VCC), Pengupayaan staple financing untuk mempercepat pemenuhan pembiayaan (financial close), Penerapan estafet financing, Pengupayaan partisipasi badan usaha sejak tahap inisiasi proyek melalui skema KPBU unsolicited, serta Pengembangan skema KPBU syariah,” kata Herry.
“Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi melalui skema KPBU diharapkan dapat menjadi alternatif solusi terhadap permasalahan irigasi yang terjadi di Indonesia untuk mendukung terwujudnya layanan irigasi yang lebih optimal dan berimplikasi terhadap terwujudnya ketahanan pangan di Indonesia,” terang Herry.
Proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komering di Sumsel dan Saluran Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai di Lombok memiliki ruang lingkup revitalisasi/ rehabilitasi saluran irigasi, modernisasi irigasi melalui implementasi Smart Water Management, operasi dan pemeliharaan, kajian alokasi air dan Smart Water Management serta penguatan sosial dan kelembagaan.
Kedua proyek ini memiliki CAPEX sebesar Rp1,618 Triliun untuk Proyek KPBU Unsolicited Daerah Irigasi Komering, dan Rp1,623 Triliun untuk Proyek KPBU Unsolicited Saluran Interkoneksi High Level Diversion (HLD) Wilayah Sungai Lombok. Kedua proyek ini juga merupakan pilot project KPBU Syariah Bidang PUPR di Indonesia.
“Melalui pelaksanaan Market Sounding hari ini diharapkan dapat diperolah masukan dan tanggapan dari badan usaha dan lembaga pembiayaan, maupun stakeholders lainnya seperti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, agar dapat menghasilkan Studi Kelayakan yang lebih komprehensif dan dapat menarik minat pasar untuk berinvestasi,” tandas Herry. [JP]
