WahanaInfrastruktur.com |
Penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN di tahun 2023 telah direstui Komisi VI DPR. Totalnya ada Rp 73,26 triliun PMN yang diajukan Menteri BUMN Erick Thohir disetujui untuk masuk ke dalam RAPBN 2023.
Jumlah sebanyak itu terdiri dari PMN tunai Rp 69,82 triliun dan PMN nontunai Rp Rp 3,44 triliun. Kemudian, ada sekitar 10 perusahaan BUMN yang menerima PMN ini.
Baca Juga:
Jasa Marga Raih Penghargaan Bergengsi ‘Indonesia Most Powerful Women Awards 2024’
"Komisi VI setujui usulan penyertaan modal negara tahun 2023," ujar Mohamad Hekal yang memimpin rapat dengan Erick Thohir, Senin (4/7/2022).
Komisi VI DPR juga menyetujui rencana aksi korporasi dengan metode privatisasi right issue di tahun 2022. Setidaknya ada 7 perusahaan BUMN yang akan melakukan penyuntikan modal lewat right issue di tahun 2022.
Hekal melanjutkan, dalam proses pengajuan pengusulan PMN 2023 dalam RAPBN tahun anggaran 2023 bisa saja terdapat perbedaan terkait nilai dana, tujuan pendanaan, dan atau entitas BUMN dengan yang diputuskan di Komisi XI atau Badan Anggaran.
Baca Juga:
Buntut Kritik PSN PIK 2, Said Didu Penuhi Panggilan Polisi
Komisi VI DPR meminta Kementerian BUMN segera sampaikan hal tersebut untuk mendapatkan keputusan lanjutan.
Menteri BUMN Erick Thohir sendiri memastikan, perusahaan pelat merah yang direstui PMN-nya akan menggunakan suntikan modal tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan kehati-hatian.
"Kami akan perhatikan dan pastikan PMN tentu membawa hasil yang baik tak hanya sekedar mengandalkan keuangan BUMN pada negara," ujar Erick dalam rapat yang sama.
Erick menyebut, kontribusi BUMN terhadap negara selama tiga tahun terakhir sebesar Rp 1.200 triliun yang terdiri dari pajak, dividen, dan bagi hasil. Sementara pada sepuluh tahun terakhir, BUMN telah memberikan kontribusi mencapai Rp 4.000 triliun lebih.
"Kita akan terus berusaha meningkatkan dividen kami pada 2023-2024. Dilihat dari data, 2022 ini Rp 39,7 triliun, InsyaAllah tahun 2023 bisa naik ke Rp 43 triliun dan bahkan 2024 targetnya kurang lebih Rp 50 triliun. Jadi antara PMN dan dividen bisa berimbang jadi 50:50," pungkas Erick.
Daftar PMN Tunai:
1. PT PLN sebesar Rp 10 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor pembangkit, tranmisi, gardu induk dan distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan prorgam listrik desa dan pembangkit EBT (penugasan).
2. PT LEN Industri (Holding Pertahanan Defend ID) sebesar Rp 3 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur, dan modernisasi senjata (pengembangan usaha).
3. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding Pangan ID FOOD sebesar Rp 2 triliun yang akan digunakan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional (pengembangan usaha).
4. PT Hutama Karya (persero) sebesar Rp 30,56 triliun yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas PMN konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera tahap I dan II.
5. PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Holding Pariwisata InJourney sebesar Rp 9,5 triliun yang akan digunakan untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi, serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika (penugasan dan pengembangan usaha).
6. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG) sebesar Rp 6 triliun yang akan digunakan untuk pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo (penugasan).
7. PT KAI sebesar Rp 4,1 triliun yang akan digunakan dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indo untuk penambahan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
8. PT Reasuransi Indonesia Utama sebesar Rp 3 triliun yang akan digunakan dalam rangka perbaikan tingkat kesejhatan untuk mendapatkan rating inter guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan (pengembangan usaha).
9. Perum Damri sebesar Rp 867 miliar yang akan digunakan dalam rangka penyediaan armada untuk penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik, untuk perkiraan melalui buy the service dan untuk meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan (penugasan dan pengembangan usaha).
10. Perum Airnav Indonesia sebesar Rp 790 miliar yang akan digunakan dalam rangka mencapai seamless air traffic management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem (penugasan).
Daftar PMN Non Tunai:
1. PT LEN Industri (Persero) atau Holding Pertahanan Defend ID sebesar Rp 838 miliar yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan.
2. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau Holding Pangan ID Food sebesar Rp 2,6 triliun yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. [JP]
