WahanaInfrastruktur.com | Kementerian PUPR melalui Sekretariat Jenderal terus melakukan transformasi melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mendukung kinerja program dukungan manajemen.
“Untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka untuk memberikan kemudahan dan kecepatan layanan, Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR telah melakukan transformasi di bidang pelayanan publik,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (1/9/2022).
Baca Juga:
BP2JK Kalsel Gelar Forum Konsultasi Publik Review Standar Pelayanan Tahun 2024
Transformasi yang dilakukan diantaranya melalui e-Pusaka untuk penyusunan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan PUPR yang berdaya guna, Bravo-PUPR untuk menjalankan aplikasi mobile secara terintegrasi, Pelayanan Publik Terpadu untuk kemudahan dan kecepatan layanan publik, dan Portal Perizinan untuk kemudahan dan percepatan berusaha yang telah terintegrasi dengan OSS BKPM.
“Kementerian PUPR saat ini juga sedang mengembangkan aplikasi ASPIRASI DPR yang dapat menampung aspirasi anggota DPR-RI secara online dengan menggunakan akun khusus DPR-RI.
Aplikasi ini memungkinkan anggota DPR-RI untuk melihat daftar aspirasi yang pernah disampaikan beserta statusnya,” ujar Zainal Fatah.
Baca Juga:
Pjs Bupati Labura Dukung Peningkatan PAD dan Pelayanan Publik Melalui Samsat Nasional
Direncanakan aplikasi ASPIRASI DPR tersebut akan disosialisasikan ke Anggota DPR RI pada bulan November 2022 dan ditargetkan beroperasi pada tanggal 3 Desember 2022.
Zainal Fatah mengatakan hingga 30 Agustus 2022, realisasi keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR sebesar Rp311,30 miliar atau 52,93% dari total pagu Rp588,17 miliar dengan capaian fisik 50,75%.
“Kami telah melakukan upaya-upaya percepatan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Jenderal tahun 2022, diantaranya redefine dan rescheduling rencana kegiatan unit kerja, penyesuaian kembali POK, pelaksanaan rapat dengan metode hybrid, penajaman jadwal pelaksanaan pekerjaan, serta akselerasi program dan kegiatan,” kata Zainal Fatah. [JP]
