Krtnews.id | Kompor listrik baru-baru ini diusulkan supaya menjadi program nasional demi membantu penyelamatan keuangan negara.
Adapun usul konversi elpiji ke kompor listrik ini diungkapkan oleh Praktisi Energi Dina Nurul Fitria.
Baca Juga:
Misteri Ribuan Triliun Uang Negara: Kemana Sebenarnya Dana APBN Mengalir?
Dina mengatakan saat ini mekanisme konversi energi telah dilakukan dengan sosialisasi intens dan uji coba di beberapa kota besar. Ia menyebut penggunaan kompor listrik mampu menghemat pengeluaran negara.
"Program konversi kompor Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke kompor induksi menjadi solusi strategis memangkas pengeluaran anggaran negara," kata Dina dalam keterangan di Jakarta, Kamis (21/7/2022).
Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi komitmen pemerintah yang ingin mengalihkan energi fosil ke energi yang lebih bersih dengan tetap memperhatikan kesiapan masyarakat.
Baca Juga:
Jaksa Penuntut Umum Pasaman Barat Melimpahkan Kasus Korupsi RSUD ke Pengadilan Tipikor
Menurutnya, pemerintah saat ini sedang dipusingkan dengan membengkaknya impor dan subsidi gas elpiji. Di sisi lain, keberhasilan konversi minyak tanah ke gas elpiji seolah-olah menjadi status quo.
Dina mengatakan, subsidi elpiji masih didistribusikan secara terbuka dan dinikmati golongan kaya. Pemerintah tahun ini sudah mengeluarkan alokasi awal belanja subsidi dan kompensasi sebesar Rp 152,5 triliun.
Sementara itu, penyesuaian kebutuhan subsidi energi dan kompensasi 2022 mencapai Rp 502,4 triliun. Situasi itu, lanjut Dina, menjadikan konversi elpiji ke kompor induksi sebagai langkah tepat untuk mengurangi impor gas.
Ia menyarankan proses transisi energi dari elpiji ke kompor listrik sebaiknya menyasar masyarakat menengah bawah. Hal tersebut dilakukan agar program tersebut bisa tepat sasaran.
“Kalau kita menggunakan data, maka akan lebih efektif sekiranya transisi energi dari elpiji ke kompor listrik ini menyasar ke golongan rumah tangga dari menengah ke bawah," saran Dina.
"Tentu dalam hal ini data juga mesti tepat mengingat selama ini narasi yang berkembang bahwa subsidi energi yang tidak tepat sasaran,” sambungnya.
Basis data PLN yang digunakan selama ini menyalurkan subsidi listrik, lanjut Dina, maka efektivitas subsidi dapat lebih tepat sasaran.
Sama seperti konversi terdahulu, pemerintah dapat memberikan paket kompor listrik kepada masyarakat dengan tetap menyesuaikan daya pemakaian energinya.
“Jadi bantuan tidak hanya kepada harga listriknya, tapi infrastrukturnya yakni kompor listrik. Strategi ini lebih tepat sasaran karena menyasar rumah tangga langsung," imbuh Dina.
Dina menjelaskan demi menyukseskan program itu, pemerintah sebaiknya menyusun strategi dengan penajaman data penyebaran subsidi dan tidak mengganggu program lain.
Menurutnya, waktu 7-9 bulan dapat dilakukan sebagai bagian dari sosialisasi dan adaptasi masyarakat menggunakan kompor listrik.
Sosialisasi kompor listrik tidak hanya menyasar rumah tangga, tetapi juga dapat dilakukan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Keberhasilan mengubah kebiasaan UMKM dianggap cara jitu untuk menularkannya ke rumah tangga.
"Ini tidak bisa instan, tidak bisa radikal, kita kasih waktu masyarakat belajar 7-9 bulan sebagai masa transisi. Di sisi lain, upaya meningkatkan penerapan subsidi tepat sasaran juga terus dilakukan,” pungkas Dina. [jat]
