Forjasida.id | PT PLN (Persero) melalui subholding PT PLN Indonesia Power berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon meresmikan pengoperasian pabrik Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) terbesar di Indonesia yang berlokasi di Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Bagendung, Cilegon Banten, Selasa (29/11).
Pabrik BBJP ini akan menyerap 30 ton sampah segar kota setiap harinya untuk diolah menjadi bahan bakar pengganti batu bara (co-firing) di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Suralaya.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Walikota Cilegon Helldy Agustian menyambut baik kolaborasi pengelolaan sampah menjadi bahan bakar biomassa untuk listrik. Ini sejalan dengan komitmen Pemkot Cilegon untuk memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat.
"Pertama masalah sampah ini menjadi permasalahan nasional. Salah satu ide kreatif dari Kota Cilegon sesuai dengan Perpres 35 tahun 2018, sebetulnya Presiden Joko Widodo sudah menunjuk 12 Kabupaten Kota se-Indonesia dalam rangka mengubah sampah menjadi energi hijau. Peluang ini kita tangkap," kata Helldy
Adanya BBJP TPSA Bagendung ini berdampak besar tidak hanya bagi lingkungan tapi juga ekonomi Kota Cilegon. Karena, adanya BBJP TPSA Bagendung, bisa meningkatkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja lokal.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
Oleh karena itu, Helldy berharap jika BBJP TPSA Bagendung bisa menjadi percontohan tidak hanya Kabupaten/Kota di Provinsi Banten saja tapi juga di seluruh Indonesia. Pemerintah Kota Cilegon siap membantu daerah lain untuk mendorong penggunaan energi bersih lewat pengelolaan sampah.
"Artinya ini adalah pionir dari semua daerah di Indonesia bahwa Cilegon kota pertama kali dan ini diresmikan langsung oleh Direktur Utama PLN," kata Walikota Cilegon.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyatakan, melalui kolaborasi ini PLN membantu Pemkot Cilegon mengurangi sampah kota dan pabrik BBJP ini akan membangun ekonomi kerakyatan karena dioperasikan langsung oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMD) sehingga memberi nilai tambah melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
