Forjasida.id | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali meninjau Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (13/10/2022).
Baca Juga:
Ingat Suporter Mengerang di Kanjuruhan, Panpel Arema FC Menangis
Peninjauan ini merupakan tindaklanjut perintah Presiden Joko Widodo kepada Kementerian PUPR untuk melakukan audit teknis/evaluasi teknis bangunan gedung stadion yang digunakan untuk pertandingan Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 yang dilakukan oleh Komite Keandalan Bangunan Gedung (KKBG).
Menteri Basuki mengatakan evaluasi teknis untuk Stadion Kanjuruhan dilakukan untuk mencari tahu penyebab kecelakaan dan mengantisipasi agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi.
"Super prioritasnya dalam minggu ini kami harus selesaikan audit teknis Stadion Kanjuruhan. Insya Allah hari ini selesai audit oleh para pakar/ahli struktur bangunan, arsitektur, MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing), dan ahli mitigasi risiko kebakaran, serta unsur Pemerintah yang tergabung dalam KKBG," kata Menteri Basuki.
Baca Juga:
Sidang Kanjuruhan, Ahli: Gas Air Mata Tak Bisa Dideteksi di Jenazah
Menurut Menteri Basuki, terdapat tujuh rekomendasi hasil audit Tim Evaluasi Teknis Keandalan Stadion Kanjuruhan, di mana tiga rekomendasi di antaranya berhubungan dengan terjadinya kecelakaan di Stadion Kanjuruhan.
"Pertama mengenai tangga-tangga tribun, terutama untuk tribun ekonomi yang biasanya tidak ada tangga langsung ke tempat duduk penonton. Kedua, pintu stadion tidak ada jarak dengan anak tangga dan elevasi tangganya juga terlalu curam, dan ketiga tidak ada pintu darurat, yang ada hanya pintu service yang tidak bisa diakses oleh penonton di tribun," kata Menteri Basuki.
Menteri Basuki melanjutkan, untuk empat rekomendasi lainnya adalah terkait dengan penerangan, kamar kecil, perimeter atau batas antara bangunan utama Stadion dengan area parkir serta pagar pembatas. Hasil rekomendasi Tim Evaluasi Teknis Keandalan Stadion Kanjuruhan tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
